Mahasiswa BMI Soroti Proyek Jalan Bina Marga Jabar

SUKABUMI – TOPIK PUBLIK

Sejumlah massa dari Bakti Mahasiswa Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Kantor UPTD Wilayah Pelayanan II Provinsi Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran serta kualitas pelaksanaan proyek jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Aksi tersebut dipimpin Koordinator Lapangan Galih Permana bersama Ketua Aksi Rizki. Dalam orasinya, mereka menyoroti pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius, terutama terkait kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, hingga keterbukaan informasi mengenai proyek yang dikerjakan.

Galih mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi tengah mendorong berbagai gebrakan dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan proyek yang transparan dan sesuai standar.

“Harapannya jalan-jalan provinsi ini dilaksanakan dengan baik, sesuai spesifikasi, ketebalan jalan, ruas jalan, dan lain sebagainya, termasuk sampai dengan trotoar,” ujar Galih dalam keterangannya saat aksi.

Ia kemudian menyoroti sejumlah ruas jalan di wilayah Sukabumi yang menurutnya masih membutuhkan perhatian. Salah satunya kawasan Jalur Lingkar Selatan yang sebelumnya kerap dikeluhkan masyarakat karena kondisi infrastruktur yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

Galih menyebut, persoalan keselamatan pengguna jalan tidak boleh dianggap sepele. Ia mengaku mengetahui adanya masyarakat yang mengalami kecelakaan di sejumlah titik jalan maupun jembatan yang kondisinya dinilai belum optimal.

“Beberapa bulan lalu banyak korban yang berjatuhan, terjadi kecelakaan, bahkan saudara dan teman saya sendiri ada yang jatuh dan terluka,” ungkapnya.

Namun demikian, massa aksi menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan meminta kompensasi kepada pemerintah.

“Kami tidak berharap kompensasi apa pun. Masyarakat hanya berharap jalan diperbaiki dengan baik,” tegas Galih.

Soroti Anggaran hingga Rp5 Miliar

Selain kondisi jalan, Bakti Mahasiswa Indonesia juga mempertanyakan transparansi sejumlah proyek yang disebut mereka dikelola Bina Marga Provinsi Jawa Barat melalui pihak penyedia jasa.

Dalam tuntutannya, massa aksi menyebut terdapat tiga proyek dengan nilai keseluruhan yang menurut mereka mencapai sekitar Rp5 miliar.

Mereka meminta agar informasi mengenai proyek tersebut dibuka secara transparan kepada publik, mulai dari lokasi pekerjaan, pagu anggaran, penyedia atau vendor, hingga kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis.

“Pertanyaannya bagaimana transparansinya? Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah proyek tersebut dijalankan dengan baik oleh Bina Marga?” kata Galih.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran publik, terlebih anggaran tersebut berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang digunakan sehari-hari.

Ia juga mengatakan pihaknya telah melihat informasi pengadaan melalui LPSE. Namun, menurutnya, informasi yang mereka temukan belum memberikan gambaran yang cukup mengenai lokasi pekerjaan.

“Karena kami buka di LPSE, tidak ada lokasinya. Tentunya anggaran sebesar itu harus berkorelasi dengan kondisi jalan yang ada. Jangan sampai masih ada jalan yang belum diperbaiki,” ujarnya.

Minta Vendor dan Kontraktor Dibuka ke Publik

Tak hanya soal anggaran, massa aksi juga meminta UPTD Bina Marga membuka informasi mengenai perusahaan atau pihak ketiga yang menjadi pelaksana pekerjaan.

Menurut Galih, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui rekam jejak serta profesionalitas perusahaan yang mengerjakan proyek infrastruktur pemerintah.

“Kalau sudah dibuka, kita bisa melihat mereka dari mana dan seperti apa, apakah profesional atau tidak. Di Sukabumi sebenarnya banyak CV atau perusahaan konstruksi yang profesional,” katanya.

Ia menegaskan aksi tersebut diklaim tidak ditunggangi kepentingan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.

“Poin terpenting, kami tidak dibarengi kepentingan-kepentingan yang lain. Aspirasi ini sudah berbulan-bulan menjadi pembahasan di kalangan pemuda dan mahasiswa,” tegasnya.

Kecewa Sulit Bertemu Pimpinan UPTD

Massa aksi juga mengungkapkan kekecewaan karena menurut mereka pimpinan UPTD dinilai jarang menemui massa ketika menyampaikan aspirasi.

Mereka berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat dibangun secara terbuka sehingga berbagai persoalan infrastruktur di lapangan dapat diklarifikasi secara langsung.

“Poin terpentingnya, kepala UPTD jarang sekali bertemu dengan kita ketika kita menyampaikan aspirasi,” ungkap Galih.

Meski jumlah massa yang hadir dalam aksi kali ini tidak sebanyak estimasi awal, Galih menegaskan pihaknya tetap akan melanjutkan perjuangan menyampaikan aspirasi.

Ia menyebut konsolidasi internal masih terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan aksi lanjutan digelar dalam waktu dekat.

“Mungkin besok atau lusa kami menyampaikan aspirasi kembali. Kami juga akan menyampaikan pemberitahuan kepada Polres. Bisa jadi aksi berikutnya bukan saya dan kawan saya,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak UPTD Wilayah Pelayanan II Bina Marga Provinsi Jawa Barat mengenai seluruh tudingan, pertanyaan, dan tuntutan yang disampaikan massa aksi.

Klarifikasi dari pihak UPTD diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang mengenai pelaksanaan proyek, nilai anggaran, lokasi pekerjaan, spesifikasi teknis, serta pihak penyedia jasa yang dipersoalkan. (YL)