Telephon Presiden Prabowo Diduga Disadap, Bareskrim Tetapkan LSP, ASN, Dan EH Sebagai Tersangka

bareskrim

JAKARTA – Topikpubliknews com             Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Penetapan ketiga tersangka disampaikan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri.

Kehadiran jajaran pejabat utama Polri tersebut menjadi bagian dari penyampaian perkembangan penanganan perkara sekaligus penegasan pengawasan internal terhadap proses pemeriksaan.

Dalam keterangannya, Asep Safrudin menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik. Dugaan tindak pidana tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

PENYADAPAN DIDUGA BERLANGSUNG SEJAK 2025

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.

Penyidik menemukan adanya sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam server LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.

Nomor-nomor tersebut kemudian diduga dilakukan penyadapan tanpa disertai dasar kepentingan penegakan hukum, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana.

Asep menegaskan bahwa pelaksanaan penyadapan oleh aparat penegak hukum seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip legalitas, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kerahasiaan informasi.

DATA HASIL PENYADAPAN DIDUGA DIHAPUS

Selain dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga mengungkap adanya dugaan penghapusan data elektronik yang tersimpan dalam sistem LIMS. Peristiwa tersebut diduga terjadi sekitar Oktober 2026.

Para tersangka disebut memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan yang tersimpan pada komputer sistem tersebut. Penghapusan data itu kini menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyidikan karena berkaitan dengan dugaan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.

Kasus tersebut mulai ditangani setelah seorang petugas yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut melaporkannya kepada Bareskrim Polri.

Laporan polisi tercatat dibuat pada 30 Oktober 2026. Bareskrim kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan keterangan saksi, bukti elektronik, serta mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait.

SEJUMLAH PEJABAT DAN TOKOH PUBLIK DIDUGA MENJADI SASARAN

Dalam konferensi pers tersebut, Kabareskrim mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah nomor lain yang diduga menjadi sasaran meliputi nomor pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Namun, penyidik masih terus mendalami keseluruhan aktivitas tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan serta keterkaitan setiap tindakan dengan para tersangka.

Pengungkapan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan penggunaan sistem pemantauan komunikasi yang semestinya hanya dapat dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum.

10 SAKSI DAN TIGA AHLI DIPERIKSA

Dalam rangka memperkuat pembuktian, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang ahli. Selain pemeriksaan saksi dan ahli, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang bukti yang disita meliputi:

  • 11 unit telepon genggam.
  • 1 unit iPad.
  • 4 buah flashdisk.

Barang bukti tersebut akan digunakan untuk mendukung proses pembuktian dan pendalaman terhadap dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan informasi elektronik.

Dalam perkembangan penanganan perkara, terdapat satu orang berinisial SU yang masih diperiksa dengan status sebagai saksi. Dengan demikian, penyidik masih membuka kemungkinan pendalaman terhadap pihak-pihak lain berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ditemukan.

TIGA TERSANGKA DIJERAT SEJUMLAH PASAL

Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan hukum. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

Ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara. Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dugaan akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain.

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berkaitan dengan perbuatan melawan hukum berupa mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.

Penerapan pasal-pasal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Pembuktian terhadap dugaan tindak pidana akan dilakukan melalui tahapan penyidikan dan proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

POLRI TEGASKAN PENGAWASAN INTERNAL

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa institusi Polri memberikan perhatian serius terhadap perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.

Menurutnya, penanganan perkara harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa upaya menjaga kepercayaan publik harus dimulai dari pembenahan internal serta pelaksanaan tugas kepolisian yang sesuai dengan aturan.

Di sisi lain, Irwasum Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa pengawasan terhadap proses pemeriksaan dilakukan oleh jajaran Itwasum Polri bersama Divisi Propam Polri. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan secara profesional dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Polri juga menegaskan bahwa dugaan perbuatan tersebut merupakan tindakan oknum dan bukan kebijakan institusi. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

PENYIDIKAN MASIH TERUS BERJALAN

Bareskrim Polri menyatakan bahwa penetapan tiga tersangka ini merupakan bagian dari perkembangan awal penanganan perkara. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap bukti elektronik, keterangan para saksi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut tata kelola kewenangan penyadapan, keamanan informasi elektronik, serta kepatuhan aparat terhadap prosedur hukum.

Polri menyatakan komitmennya untuk menuntaskan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Red. ( Sumber: Konferensi Pers Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 3 November 2026 )