Kemnaker Rinci 268 Komponen KHL, Jadi Acuan Pertimbangan Upah Minimum 2027

IMG-20261121-WA0031

Jakarta – Topikpubliknews.com

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memaparkan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu acuan dalam proses penghitungan upah minimum tahun 2027. Komponen tersebut mencakup berbagai kebutuhan pekerja, mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan, hingga perumahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, 268 komponen KHL tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori pengeluaran. Rinciannya, 177 item makanan, 22 item kesehatan dan pendidikan, 54 item kebutuhan pokok lainnya, serta 15 item perumahan atau tempat tinggal.

“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11/2026).

Kerangka penghitungan KHL ini merujuk pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Metodologi tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi dan konteks Indonesia.

Proses penghitungan KHL untuk penetapan upah minimum 2027 melibatkan Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penghitungan dilakukan untuk tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu atau alpha (α) pada formula pengupahan. Penetapan indeks tersebut mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja atau buruh dan perusahaan, perbandingan upah minimum terhadap KHL, serta sejumlah faktor lain yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Formula penghitungan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu (α), dengan rentang nilai 0,5 hingga 1. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli menegaskan, penentuan upah minimum tidak hanya berorientasi pada kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga harus memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

“Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” ujarnya.

Dalam penetapan upah minimum 2027, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Selain itu, gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Penetapan UMP paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Adapun UMSP dan UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK. Seluruh ketentuan upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga menegaskan larangan bagi pengusaha membayar upah di bawah ketentuan minimum. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 140 ayat (5), dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 288.

Pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta. Sementara bagi korporasi, sanksi denda yang dapat dijatuhkan berkisar Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pemenuhan hak pekerja sekaligus mendorong penetapan upah minimum yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan kondisi ekonomi daerah.