RAPAT PARIPURNA DPRD SUKABUMI BAHAS APBD 2027 DAN RAPERDA DESA JADI SOROTAN

IMG-20261116-WA0048(1)

SUKABUMI – TOPIK PUBLIK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap sejumlah agenda strategis pemerintahan daerah.

Rapat paripurna dihadiri Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, Wakil Ketua II DPRD H. Usep dari Fraksi PKB, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Dalam rapat tersebut, terdapat empat agenda utama yang dibahas, yakni Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa, Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, serta persetujuan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebelumnya telah menyampaikan seluruh dokumen yang diperlukan sebagai bahan evaluasi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Selanjutnya, hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat dibahas dan disempurnakan bersama oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan tersebut menjadi dasar penerbitan keputusan pimpinan DPRD terkait persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2027.

Bupati Asep Japar menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi atas perhatian, tenaga, dan pemikiran yang telah dicurahkan selama proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan.

Menurutnya, penyempurnaan rancangan APBD tersebut merupakan salah satu tahapan penting menuju penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.

Raperda Desa Jadi Landasan Penataan Pemerintahan Desa

Selain pembahasan APBD 2027, Raperda tentang Desa yang merupakan inisiatif Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi juga menjadi salah satu agenda penting dalam rapat paripurna tersebut.

Bupati Sukabumi Asep Japar, saat Menandatangani Berkas rapat paripurna bersama DPRD kabupaten Sukabumi

Bupati menjelaskan, penyusunan Raperda tentang Desa dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.

Regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa.

Penyusunannya juga memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat desa yang terus berkembang.

Adapun materi yang diatur dalam Raperda tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penataan dan kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara pemilihan kepala desa, termasuk pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa, peraturan kepala desa, perangkat desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Selain itu, regulasi tersebut mengatur penghasilan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta lembaga adat desa.

Tidak hanya itu, Raperda tersebut juga memuat ketentuan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, termasuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah daerah.

Bupati berharap, melalui penyusunan dan pembahasan regulasi tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Sukabumi semakin tertata, profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, desa diharapkan mampu menjadi ujung tombak pembangunan daerah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Empat Agenda untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Melalui rapat paripurna ini, pembahasan berbagai agenda strategis tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan legislatif dan eksekutif, baik dalam pembentukan regulasi maupun perencanaan anggaran daerah.

Bupati Asep Japar berharap seluruh proses pembahasan dan penetapan peraturan daerah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk tahun anggaran 2027.

(Red)