Polres Sukabumi Kota Bongkar Tambang Ilegal di Gunung Walang, Negara Rugi 1,8 Miliar

IMG-20261120-WA0019

Sukabumi – Topikpubliknews.com

Polres Sukabumi Kota mengungkap dugaan praktik penambangan tanpa izin atau ilegal mining di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AI (32) yang diduga berperan sebagai pengelola aktivitas penambangan batu hijau. Petugas juga menyita tiga unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan, pengungkapan kasus tersebut dilakukan oleh Unit 3 Tipidter Satreskrim Polres Sukabumi Kota setelah melakukan pengecekan dan penertiban terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Gunungguruh.

“Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati tiga unit excavator tengah beroperasi melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Walang. Selanjutnya, petugas menghentikan aktivitas tersebut dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan,” ungkap Sentot, Jum’at (20/11/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aktivitas penambangan tersebut diduga telah berlangsung sejak 2016 hingga saat ini. Penambangan dilakukan di area lereng gunung dengan menggunakan tiga unit excavator.

Batu hijau hasil penambangan kemudian diolah, dipotong, dan dibentuk menjadi balok persegi empat untuk selanjutnya dijual kepada konsumen.

Material batu hijau tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai bahan variasi atau ornamen pada dinding bangunan, rumah, hingga kolam renang.

Sentot menyebut, berdasarkan hasil penghitungan sementara, aktivitas penambangan tanpa izin tersebut diperkirakan telah menimbulkan kerugian negara sekitar 1,8 miliar rupiah. Sementara itu, nilai kerugian yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah.

Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam ketentuan tersebut, setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah.

Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dan proses penyidikan lebih lanjut, termasuk menelusuri aspek perizinan serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas penambangan tersebut.

Kapolres menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan harus memenuhi persyaratan dan perizinan yang telah ditentukan. Tidak boleh ada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

(YL)