GMNI DPC Sukabumi Raya Soroti Kondisi Bangsa, Desak Evaluasi Program Prioritas Pemerintah
SUKABUMI – TOPIK PUBLIK NEWS
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Sukabumi Raya menyampaikan sikap kritis terhadap kondisi bangsa yang dinilai tengah menghadapi berbagai persoalan multidimensi. Hal tersebut disampaikan dalam siaran pers bertajuk “Pemimpin dan Birokrasi Negara Gagal?” yang dirilis di Sukabumi, Senin (15/6/2026).
Dalam pernyataannya, salah seorang orator Rifky Zulhadzilillah , GMNI DPC Sukabumi Raya menilai pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan terhadap APBN, ancaman kenaikan harga energi, tingginya angka pengangguran, hingga lemahnya supremasi sipil menjadi indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
GMNI Sukabumi Raya juga menyoroti tekanan ekonomi yang dinilai semakin dirasakan masyarakat akibat meningkatnya biaya hidup, kenaikan harga kebutuhan pokok, ketergantungan terhadap impor, serta potensi membengkaknya subsidi energi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin dan kelas menengah.
Rifky Zulhadzilillah, menegaskan mengkritisi berbagai program strategis pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan mendasar seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga krisis ekologis.
Menurut GMNI, menyoroti sejumlah program prioritas perlu dievaluasi secara menyeluruh dari aspek efektivitas, keberlanjutan fiskal, dan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai memiliki tujuan positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun implementasinya harus disertai tata kelola yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengingat besarnya anggaran yang digunakan,” tegasnya.
GMNI DPC Sukabumi Raya juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis dan berbagai proyek strategis nasional berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan fiskal. Pemerintah juga didorong untuk lebih serius mengatasi persoalan pengangguran, kemiskinan, dan krisis ekologis yang dinilai semakin memengaruhi kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, GMNI meminta penguatan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menegaskan pentingnya pembangunan nasional yang berpijak pada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, ujar Rifky.
Menutup pernyataannya, Rifky menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa dan diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengembalikan arah pembangunan nasional agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.( YL)
