Asap Hitam Muncul Usai Kunjungan DPRD dan DLH di Sejumlah Pengolahan Batu Kapur

IMG-20261117-WA0096

Sukabumi– Topikpubliknews.com Aktivitas sejumlah pabrik pengolahan batu kapur di kawasan Padabeunghar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian setelah muncul temuan lapangan berupa kepulan asap hitam pekat dari beberapa pabrik, tidak lama selang setelah rombongan DPRD Kabupaten Sukabumi meninggalkan lokasi kunjungan kerja. Selasa (17/11/2026).

Asap hitam pekat menggumpal saat operasional pengolahan batu kapur di Padabenghar Jampang tengah kabupaten Sukabumi

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan di lapangan, terdapat perbedaan kondisi aktivitas pabrik sebelum dan sesudah kunjungan rombongan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Komisi II, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, unsur Kecamatan, serta Pemerintah Desa Padabeunghar.

Saat rombongan tiba dan melakukan peninjauan, di satu Perusahaan pengolahan batu kapur Milik PT. Wan Shin Da. Di tempat lain tidak nampak ada aktivitas produksi pengolahan batu kapur yang berlangsung. Namun, setelah rombongan meninggalkan kawasan tersebut, aktivitas pembakaran kembali terlihat dan asap hitam pekat mengepul dari area pabrik.

Perubahan kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pola operasional perusahaan, sekaligus efektivitas pengawasan terhadap aktivitas industri pengolahan batu kapur di kawasan tersebut.

ASAP HITAM JADI TEMUAN LAPANGAN

Kemunculan asap hitam setelah kunjungan kerja menjadi salah satu temuan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pasalnya, kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya aktivitas pembakaran yang perlu diperiksa, terutama berkaitan dengan jenis bahan bakar yang digunakan dan sistem pengendalian emisi.

Dalam penelusuran lapangan juga muncul dugaan penggunaan ban bekas sebagai bahan bakar pembakaran batu kapur. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan pengujian oleh instansi berwenang.

Jika benar terdapat penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai ketentuan, persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas produksi, melainkan juga berpotensi berkaitan dengan pencemaran udara dan lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar.

POLA OPERASIONAL PERLU DIUJI

Perbedaan kondisi antara saat kunjungan berlangsung dan setelah rombongan meninggalkan lokasi memunculkan indikasi yang patut didalami.

Apakah penghentian aktivitas ketika kunjungan merupakan bagian dari prosedur operasional, atau terdapat faktor lain yang menyebabkan produksi kembali berjalan setelah pengawasan selesai?

Pertanyaan tersebut penting dijawab melalui pemeriksaan langsung, bukan hanya berdasarkan laporan administratif maupun penjelasan pihak perusahaan.

Pengawasan juga perlu diperluas terhadap sejumlah pabrik pengolahan batu kapur di kawasan Padabeunghar. Pemeriksaan harus mencakup jenis bahan bakar, proses pembakaran, instalasi pengendalian pencemaran udara, emisi yang dihasilkan, serta kesesuaian kegiatan operasional dengan dokumen dan persetujuan lingkungan.

DPRD DAN DLH DIMINTA TINDAK LANJUTI TEMUAN

Hasil pengamatan lapangan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Komisi II, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan lanjutan.

Pemeriksaan mendadak ketika aktivitas produksi berlangsung dinilai penting agar kondisi operasional perusahaan dapat diketahui secara objektif. Pengujian kualitas udara dan pemeriksaan sumber bahan bakar juga diperlukan untuk memastikan penyebab munculnya asap hitam tersebut.

Jangan sampai kunjungan kerja hanya menjadi agenda seremonial tanpa tindak lanjut yang memberikan kepastian terhadap persoalan lingkungan di lapangan.

Sebab, pengawasan terhadap kegiatan industri tidak boleh hanya terlihat ketika pejabat atau petugas datang berkunjung. Kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan harus dijalankan secara konsisten setiap hari.

Masyarakat Padabeunghar berhak mendapatkan udara bersih dan lingkungan yang sehat. Karena itu, temuan kepulan asap hitam setelah kunjungan DPRD harus dijawab melalui pemeriksaan transparan, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.

Investigasi lapangan ini menjadi catatan penting bagi instansi terkait: jangan hanya memeriksa ketika industri dikunjungi, tetapi pastikan pula bagaimana aktivitas sebenarnya berlangsung setelah pengawasan berakhir.

(Red).