DPRD DAN PEMKAB SUKABUMI SEPAKATI APBD 2027, EFISIENSI ANGGARAN

IMG_20261116_161907

SUKABUMI – TOPIK PUBLIK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyepakati sejumlah agenda strategis dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026). Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah penyempurnaan APBD Tahun Anggaran 2027 di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai sekitar Rp430 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dan menyepakati sejumlah rancangan peraturan daerah, termasuk penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

Menurutnya, hasil evaluasi gubernur kali ini tidak membawa banyak perubahan karena penyesuaian efisiensi anggaran telah dilakukan sejak proses penetapan APBD.

“Alhamdulillah, kami bersama pemerintah daerah sudah melakukan persetujuan terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah, termasuk tindak lanjut hasil evaluasi gubernur. Mudah-mudahan seluruh tahapan ini segera ditetapkan. Beberapa dokumen juga masih harus disampaikan kepada gubernur agar selanjutnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ungkap Budi.

Ia menjelaskan, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Kabupaten Sukabumi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran sekitar Rp440 miliar.

Meski demikian, DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan mengutamakan program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Efisiensi Anggaran Jangan Mengurangi Program Prioritas Masyarakat

Senada dengan hal tersebut, Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., usai rapat paripurna menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan APBD 2027.

Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran 2026 efisiensi anggaran berada di kisaran Rp600 miliar. Sementara untuk tahun 2027, terdapat efisiensi anggaran sekitar Rp430 miliar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus semakin cermat dalam merancang program dan kegiatan agar penggunaan anggaran tetap efektif tanpa mengurangi kepentingan masyarakat.

“Memang efisiensi anggaran ini cukup besar. Namun, kami bersama pemerintah daerah tetap berkomitmen agar program dan kegiatan yang telah direncanakan tetap berjalan, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat,” ujar Asep Japar.

Ia menegaskan, kebijakan efisiensi tidak boleh menghilangkan fokus pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Karena itu, pemerintah daerah akan mengarahkan penggunaan anggaran pada kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas dan dibutuhkan masyarakat.

Raperda Desa Atur Pemilihan Kepala Desa hingga PAW

Selain APBD 2027, Bupati Asep Japar juga menanggapi persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa yang menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna.

Menurutnya, regulasi tersebut memuat sejumlah ketentuan penting terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk mekanisme pemilihan kepala desa serta pemilihan kepala desa antarwaktu atau pergantian antarwaktu (PAW).

Pembahasan Raperda Desa diharapkan menjadi landasan dalam memperjelas tata kelola pemerintahan desa, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Pemkab Dorong Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi berbagai potensi daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih baik untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, dalam wawancara tersebut Bupati belum menyampaikan secara rinci besaran target PAD Kabupaten Sukabumi untuk tahun 2027.

Dengan adanya kesepakatan dalam rapat paripurna tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat melanjutkan tahapan penetapan regulasi serta memastikan APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan daerah dan penentuan program prioritas menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

(Red)