DINAS PARIWISATA DAN DISHUB KOLABORASI TATA KELOLA PARKIR DI KAWASAN WISATA SUKABUMI, DORONG PELAYANAN TRANSPARAN DAN SESUAI PERDA
SUKABUMI – TOPIK PUBLIK
Penataan pengelolaan parkir di kawasan wisata menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Melalui konsep parkir yang tertib, transparan, dan sesuai aturan, Dinas Pariwisata bersama Dinas Perhubungan (Dishub) berupaya meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Dr. Drs. H. Ali Iskandar, M.H., saat diwawancarai usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (17/11/2026).
Dalam keterangannya, Ali Iskandar menjelaskan bahwa pengelolaan parkir secara teknis merupakan ranah utama Dinas Perhubungan. Namun, karena parkir menjadi bagian penting dari pelayanan di kawasan wisata, diperlukan koordinasi dan kolaborasi antarkedinas.
Menurutnya, parkir bukan sekadar tempat kendaraan berhenti, melainkan bagian dari kesan pertama wisatawan ketika berkunjung ke suatu destinasi.
Kenyamanan parkir dinilai turut membangun citra pariwisata, menciptakan iklim investasi yang baik, serta mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung.
“Parkir itu penting bagi kami karena di sanalah awal citra pariwisata terbangun. Parkir menjadi salah satu bentuk kenyamanan bagi orang yang datang,” ungkap Ali Iskandar.
Ia mengungkapkan, kondisi di lapangan masih menemukan sejumlah kegiatan parkir yang belum dikelola secara tertib. Di antaranya terdapat pengelola yang belum terdaftar, petugas yang belum teridentifikasi secara resmi, serta belum adanya bukti pembayaran berupa karcis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui konsep penataan parkir tersebut, pemerintah ingin memastikan setiap petugas memiliki identitas yang jelas, terdata dan terdaftar di Dinas Perhubungan. Pengelolaan juga diarahkan agar memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, penerapan tarif parkir harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda), sehingga tidak terjadi pungutan yang melebihi ketentuan.
Ali Iskandar menjelaskan, tarif kendaraan roda dua ditetapkan sebesar Rp2.000 untuk dua jam pertama, sedangkan kendaraan roda empat sebesar Rp3.000 untuk dua jam pertama. Apabila melewati batas waktu tersebut, tarif tambahan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Setiap pembayaran juga harus disertai karcis sebagai bukti transaksi sekaligus bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengelolaan parkir terbagi menjadi dua kategori, yakni on street parking atau parkir di tepi jalan dan off street parking atau parkir di luar badan jalan.
Untuk parkir on street, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan mitra lokal. Salah satu contohnya terdapat di kawasan Citepus, ketika pengelolaan parkir dilakukan melalui kemitraan dengan masyarakat setempat.
Sementara itu, penataan parkir di kawasan wisata akan dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan, dengan memperjelas pembagian tanggung jawab serta mekanisme pengelolaannya.
Penerapan konsep tersebut diharapkan dapat menjangkau berbagai kawasan wisata, termasuk wilayah pesisir selatan Sukabumi, mulai dari Cikembang hingga Surade dan Cibitung, sesuai kewenangan serta mekanisme yang akan ditetapkan.
Ali Iskandar menegaskan, penataan ini bukan dimaksudkan untuk mengubah ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam Perda, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.
Pasalnya, masih ditemukan praktik pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan, seperti tarif kendaraan roda empat yang dipatok hingga Rp10.000.
Dengan adanya kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan, diharapkan pengelolaan parkir di kawasan wisata Kabupaten Sukabumi semakin tertib, memberikan kepastian tarif, serta meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat maupun wisatawan.
Penataan parkir ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun wajah pariwisata Sukabumi yang lebih profesional, ramah, dan memberikan manfaat bagi daerah serta masyarakat.
(Red)
