Pengunduran Diri Gibran Jadi Sorotan, MPR Segera Minta Prabowo Ajukan Nama Pengganti
JAKARTA – TOPIK PUBLIK
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Gibran yang berlangsung sekitar 20 menit.
Muzani menjelaskan, kedatangan Gibran secara khusus bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran tidak banyak memberikan penjelasan mengenai alasan di balik keputusan tersebut.
“Beliau tidak menyampaikan banyak hal, cuma menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyerahkan surat pengunduran diri,” ujar Muzani kepada awak media.
Selain menyerahkan surat kepada MPR, Gibran disebut telah menyampaikan surat pengunduran diri yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Menindaklanjuti hal tersebut, pimpinan MPR RI berencana segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah-langkah selanjutnya. Rapat tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Muzani menegaskan, sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran.
“Menurut konstitusi, kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” jelasnya.
Terkait mekanisme pengisian jabatan yang kosong, MPR nantinya akan menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Mekanisme tersebut menjadi tahapan penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan serta memastikan proses pergantian jabatan berjalan sesuai konstitusi.
Di akhir keterangannya, Ahmad Muzani mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut memberikan dukungan dan doa agar proses ketatanegaraan tersebut dapat berlangsung lancar, demokratis, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami mohon doa dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
(YL)
